KingStoner

"Tadi siang, saya bersama Ketua DPR Agung Laksono, telah berbicara banyak dengan Pak Inu Kencana. Kesimpulan kami, Inu Kencana ini patut diberi penghargaan oleh negara atas keberanian dan ketulusannya, sehingga bisa mengungkap misteri yang menyelimuti IPDN selama ini," tandas Priyo Budi Santoso di Jakarta, Rabu malam..

Menyusul penonaktifan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nyoman Sumaryadi , kalangan Komisi II DPR mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan yang sama terhadap semua pejabat di lingkup kampus tersebut.

"Sambil menunggu proses investigasi oleh beberapa pihak (Polri, Depdagri dan Tim Pemprov Sulut), jangan hanya rektor, tetapi pejabat teras IPDN lainnya juga kami minta dinonaktifkan," tambahnya.

Selain pennonaktifan sejumlah pimpinan teras selama proses investigasi, Priyo Budi Santoso juga mengungkapkan, anggaran Rp150,8 miliar yang kemarin disetujui DPR rencananya dibekukan dulu, sampai ada kejelasan.

Jangan Ditutup
Sebelumnya, meski terus menyuarakan keboborokan dan kekejaman di IPDN tempatnya mengajar, Inu Kencana Syafei ternyata tidak setuju lembaga pendidikan itu dibubarkan.

"Jangan karena kebencian pada tikus lalu membakar lumbungnya, karena tikusnya akan lari ke mana-mana dan bisa bikin rusak di mana-mana pula. Misalnya, korupsi di mana-mana," kata Inu Kencana di ruang pers DPR usai dia dipanggil pimpinan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR .

Ketidaksetujuannya itu, kata dia, bukan karena dirinya takut kehilangan pekerjaan sebagai pengajar.

"Saya masih punya banyak teman yang menawari untuk kerja di berbagai tempat. Tapi ingat, saya tidak mencari jabatan, kekayaan, popularitas.Tetapi yang saya cari adalah kejujuran, kebenaran dan keadilan," katanya dengan penuh semangat.

Karena itu, lanjut Inu Kencana, sekarang bagaimana ada upaya keras untuk mengejar "tikus-tikus" di IPDN itu. "Saya punya datanya," kata Inu Kencana, menegaskan.

Tetap Miskin
Dosen yang sampai saat ini tidak punya rumah, mobil, dan tanah itu, juga mengatakan, dia akan tetap menolak bila ada pejabat yang membawa uang, agar anaknya diterima di lembaga pendidikannya.

"Buat saya, kemiskinan saya sudah lengkap. Tetapi tak masalah. Itu bagian dari pengabdian. Saya melihat juga ada kawan yang baru kerja di IPDN setahun, ternyata bisa beli rumah hampir satu miliar. Tapi itu pun tidak masalah. Saya tidak iri," tukasnya dengan nada berapi-api.

Inu Kencana kemudian berubah semakin galak, ketika menjelaskan tentang tudingan mengenai dirinya yang mengatakan, karena dirinya sudah diberi tempat tinggal di IPDN dan digaji, maka dirinya harus diam saja.

"Tidak bisa itu. Karena saya diberi fasilitas dan gaji itu, lalu saya diam. Itu tidak bisa. Saya sama sekali tidak bisa diam ketika mendengar dan melihat kebobrokan di depan mata saya," tandasnya.

Inu Kencana juga menjelaskan tentang pertanyaan berbagai pihak tentang adanya ancaman selama membongkar kebobrokan di IPDN, khususnya untuk kasus kekerasan terakhir oleh belasan praja senior yang berakibat tewasnya praja madya asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Cliff Muntu, 20, Senin awal pekan lalu.

Dengan sedikit bercanda, Inu Kencana kemudian menunjukkan pesawat telepon selulernya dengan menguraikan sedikit manfaatnya.

"Ini tidak karena HP saya yang nomornya sudah diketahui banyak orang telah hilang. Yang jelas, HP ini baru dan yang tahu (nomornya) cuma wartawan. Jadi jelas tak ada yang meneror," ujarnya.

Inu Kencana menambahkan, kalaupun diteror, maka dirinya juga tidak takut, karena selain peneror itu, ada juga pendukungnya.

"Banyak ada yang di mesjid, pesantren, bahkan gereja dan vihara menyampaikan dukungan kepada saya. Memang kalau di IPDN paling yang dukung hanya 10 persen," katanya sambil tertawa agak ngakak.

Korban Kekerasan
Dia juga mengungkapkan, meskipun bisa berhubungan langsung dengan juru bicara Presiden Andi Malaranggeng, dirinya tidak menganggapnya sebagai backing.

"Kalau saya sampaikan ke Pak Andi, tentu bisa sampai juga ke Presiden. Tapi saya tidak pernah berpikir itu backingan saya, karena backing saya adalah Tuhan, dan saya tidak takut mati demi kebenaran. Tegakkan kebenaran meskipun itu pahit," kata Inu Kencana dengan suara lantang, tetapi kemudian diikuti isakan sedikit, selang beberapa sesenggukan.

Tentang data yang disebut berbeda dengan IPDN maupun Departemen Dalam Negeri (Depadgri), Inu Kencana menjamin, data miliknya valid.

Dia juga menyebutkan, data di IPDN itu ada yang dihilangkan. Atau, ada beberapa nama praja yang meninggal tidak diotopsi sekali pun mencurigakan.

"Setelah Wahyu Hidayat, ada Winfred Rubi dan Irwan Hebo yang meninggal. Dan baru Cliff Muntu ini otentik, karena saya (anggota) senat," ungkapnya.

Secara keseluruhan, menurut Inu , datanya selama 14 tahun ada padanya, yakni dari 35 praja yang meninggal, 18 di antaranya karena kekerasan.

"Kalau ada yang beda, itu karena Fachrudin, Gatot dan Edi tidak divisum dengan berbagai alasan. Padahal saya melihat di depan mata saya, di dadanya biru, tapi saya tak punya kekuatan (ketika itu)," tambahnya. [TMA, Ant]

"Tahun ini kami akan memresentasikan pembajakan ATM perbankan," kata Direktur Program Bellua, Anthony Zboralski, di Jakarta, Kamis (29/3).

Menurut Zboralski, sekitar 40 peretas tersebut tak hanya hadir tapi juga akan membagi ilmu mereka kepada masyarakat Indonesia, bagaimana membajak ATM dan menunjukan betapa ringkihnya sistem sekuriti perbankan.

Dalam konferensi ke-2 tahun 2006, BCS juga melakukan simulasi keahlian untuk membajak satelit.

Menurut Anthony, simulasi menjebol sekuriti ATM itu untuk memberikan pengetahuan bahwa kejahatan dalam dunia keamanan teknologi informasi di bidang jasa layanan perbankan merupakan ancaman yang nyata. "Sehingga para penyedia jasa layanan perbankan harus bertanggung jawab secara serius kepada nasabahnya," kata Anthony.

Direktur Pelayan Profesional Bellua Asia Pasifik, Fetri Miftach, menambahkan dipilihnya perbankan sebagai ajang uji coba pembajakan karena pengusaha layanan jasa keuangan seringkali tidak bertanggung jawab terhadap nasabahnya. "Penyedia jasa layanan perbankan seringkali menyatakan tidak tahu uang para nasabah yang telah dibajak dan mengatakan mereka memiliki sistem yang terbaik, seolah-olah hal tersebut salah para nasabah," papar Fetri.

Untuk itu menurutnya cara ini digunakan untuk menyadarkan baik para nasabah dan meminta pertanggungjawaban para pelaku bisnis keuangan tersebut bahwa sistem mereka dapat saja dibobol oleh orang lain.

Sementara itu, Konsultan Keamanan Informasi dari Bellua Asia Pasifik yang juga dikenal sebagai peretas yang pernah membajak Satelit Wallstreet Journal Jim Geovedi mengatakan konferensi tersebut merupakan salah satu transfer pengetahuan kepada masyarakat.

"Acara ini merupakan dari hacker, oleh hacker, dan untuk semua orang," kata pemuda yang mengaku pernah meretas (meng-hack) BCS tersebut. [EL, Ant]

"Harga bandwidth bisa turun harga sampai 40 persen satu sampai dua tahun lagi," kata Alexander di Jakarta, Rabu malam (4/4).

Alexander mengatakan, mahalnya tarif penggunaan pita lebar dikarenakan komponen internasional yang masih mahal dan masih sedikitnya pengelola BWA di Indonesia. "Pengelola masih sedikit, karena tidak ada alternatif. Sekarang yang ada Indosat, Telkomsel, dan lainnya," ujar Alexander.

Sementara itu, Menkominfo Sofyan Djalil yang ditemui pada kesempatan yang sama mengatakan pihaknya ingin menciptakan iklim kompetisi tarif pita lebar dengan dibangunnya jaringan fiber optic di Indonesia.

"Kita ingin menciptakan kompetisi yang bagus kemudian dengan diperkenalkannya fiber optik ini. Semua itu akan membuat harga bandwidth cukup kompetitif," kata Sofyan Djalil.

Menkominifo mengatakan dia telah mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberian ijin labuh (landing right) untuk fiber optic internasional.

"Kita sudah teken SK kemarin untuk pemberian lagi landing right untuk fiber optic internasional, dan bulan-bulan Mei atau Juni sudah dimulai dimenangkan untuk Palaparing. Kalau Palaparing sudah selesai, maka bandwidth domestik akan sangat murah," kata dia.

Apabila sudah terbangun jaringan fiber optic di seluruh Indonesia melalui program Palaparing, Sofyan mengharapkan tarif internet akan lebih murah. "Saya harap pengguna internet kita membayar tidak lebih mahal daripada konsumen di negara tetangga kita," tambahnya.

Tetapi Menkominfo tidak menjelaskan lebih lanjut berapa tarif pita lebar bila nantinya akan turun.

"Kita berharap (tarif bandwidth) sampai standar internasional. Saya tidak bisa mengatakan berapa (turunnya harga bandwidth) yang penting harga kompetitif, harga murah, sehingga lebih banyak orang mendapatkan akses. Tapi semakin banyak orang mengakses harga bandwidth akan turun sendiri," jelas Menkominfo.

Dia menjelaskan belum adanya kompetisi dalam penyedia dan masih terbatasnya bandwidth menjadi kendala untuk menurunkan harga bandwidth.

"Oleh sebab itu kita membuka lebih banyak pemain misalnya dengan memberikkan ijin bandwidth internasional supaya lebih banyak yang bermain. Kita juga sudah membuat kebijakan menentukan harga sewa bandwidth oleh perusahaan," demikian Menkominfo. [EL, Ant]

"Praktik kekerasan di IPDN telah mengarah pada tindakan pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran terhadap hak hidup dan hak untuk tidak disiksa," kata Koordinator Badan Pengurus Kontras, Usman Hamid, di Jakarta, Selasa (10/4).

Tindak kekerasan di IPDN, kata Usman, telah mencapai titik yang serius karena terjadi dengan pola yang secara tidak langsung dilegalkan secara sistemik.

Hal itu menjadi lebih parah karena kekerasan justru terjadi di lembaga pendidikan sipil yang seharusnya memajukan tujuan pendidikan yang mulia dengan menyediakan pemimpin pemerintahan yang profesional, demokratis, dan bewawasan kenegarawanan.

Penyimpangan perilaku para praja di IPDN, menurut Usman, tidak hanya disebabkan karena lemahnya kontrol dari penyelenggara pendidikan di kampus tersebut.

Penyimpangan juga disebabkan kesalahan sistematis yang dilakukan pemerintah dengan membiarkan IPDN menyelenggarakan pendidikan setara S1 atau diploma, tidak sesuai dengan ketentuan UU Pendidikan Nasional yang menegaskan lembaga kedinasan hanya diperbolehkan memberikan pelatihan tambahan.

Sementara itu, Kepala Divisi Pembelaan Hukum Kontras Abusaid Pelu mengatakan sudah saatnya pemerintah dan penyelenggara pendidikan di IPDN membuka diri terhadap koreksi, termasuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang berani membuka fakta kekerasan.

Terkait upaya perlindungan saksi dan korban, Abusaid mengatakan pihaknya siap untuk memberikan bantuan hukum kepada berbagai pihak dari IPDN, baik praja, dosen, dan alumni yang berniat memberikan keterangan terkait praktik kekerasan di IPDN.

Upaya membungkam saksi dan korban yang hendak memberikan keterangan, menurut Abusaid, adalah bentuk pelanggan hukum.

Terkait kebijakan pemerintah untuk menghentikan sementara penerimaan praja baru di IPDN, Usman Hamid menilai hal tersebut sebagai upaya perbaikan yang belum tuntas.

Menurut Usman, evalusi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan, serta melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan evaluasi tersebut selama jangka waktu yang jelas.

"Kesalahan terutama ada pada sistem," katanya menambahkan.

Selain itu, menurut dia, kepolisian harus segara melakukan langkah nyata untuk mengusut pelaku tindak kekerasan dan meminta tanggungjawab unsur pimpinan IPDN.

Selama proses pengusutan berlangsung, katanya, pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang mengungkap fakta atas kekerasan yang pernah terjadi di IPDN. [TMA, Ant]