KingStoner

Padang, Padek– Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman geram dengan penjelasan yang disampaikan pihak PLN terkait pemadaman bergilir yang terjadi di Sumbar dalam pertemuan DPD RI asal Sumbar dengan PLN Wilayah dan PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3BS) di Ruang Rapat Sekda, Selasa (8/7). 

Dalam pertemuan yang juga dihadiri anggota DPD lainnya, Zairin Kasim dan Sekretraris Provinsi (Sekprov) Sumbar Yohanes Dahlan, Irman sempat melontarkan pernyataan keras kalau managemen PLN Sumbar bobrok. Karena dalam pertemuan  tersebut Irman melihat ada saling lempar tanggungjawab terkait persoalan pemadaman listrik yang terjadi.

Sebab, pihak PLN tidak mampu memberikan penjelasan penyelesaian konkrit terhadap krisis listrik di Sumbar. Bahkan PLN pun tidak bisa memberikan jaminan terhadap frekuensi pemadaman listrik dikurangi. Awalnya, Irman meminta agar PLN wilayah Sumbar dapat terbuka dan jujur untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Sehingga masyarakat betul-betul tidak dirugikan. Apalagi, kata Irman ada sinyalemen yang menyatakan listrik Sumbar justru dijual ke ke luar.

Padahal Sumbar sebagai daerah yang memiliki pembangkit cukup banyak dibandingkan daerah lain yang terinterkoneksi dari Sumsel, Jambi dan Riau, tapi kenyataannya justru pengurangan energinya juga cukup banyak dilakukan di Sumbar mencapai 100 MW sedangkan Jambi dan Riau hanya 50 MW.

“Masyarakat  kan tidak mengetahui apa sebenarnya terjadi. Sekarang saya minta PLN terbuka untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Biar ini clear. Sebagai perusahaan korporasi ya harus bertindak korporasi. Kalau ada kelalaian terhadap masyarakat ya diganti rugi. PLN sudah memakai uang rakyat, apalagi sudah disubsidi sampai Rp61 triliun. Apakah ini kesalahan manajemen atau apa. Kalau ini memang kesalahan manajemen ya mundur saja,” kata Irman saat membuka pertemuan.

Pertemuan hanya dihadiri Manager Perencanaan PLN Sumbar, Joko R Abumanan, Deputi Manager Pengendalian Sistem P3B Sumatera Bambang Warsono, Administrasi Deputi Manager Perencanaan Operasi P3B Despriansyah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Busharmaidi, Kepala Dinas Energi dan Pertambangan Sumbar Oyong Andawarneri.

Irman juga melontarkan pernyataan kalau memang pihak PLN tidak mampu untuk mengelola ini dengan baik berikan ruang ke pemerintah daerah untuk mengelola masalah listrik ini. Kendati pihak PLN sudah mengekspos persoalan yang dihadapi namun, Irman mengaku masih belum terlihat adanya penyelesaian yang ditawarkan oleh PLN dalam menyikapi pemadaman yang dilakukan sampai tiga kali sehari. Bahkan Irman menilai persoalannya, hanya masalah teknis terjadinya kerusakan di PLTU Ombilin.  Berbeda kondisinya di Jawa yang krisis listrik disebabkan karena pembangkitnya sendiri yang kurang.

”Saya kecewa sekali dengan pertemuan ini. Penjelasan yang diberikan tidak ada jalan keluarnya. Kalau tidak jelas seperti ini berarti manajemennya bobrok. Saya betul-betul kecewa. Sekarang beri harapan, apakah tidak ada pengurangan frekuensi pemadaman listrik dari tiga kali sehari menjadi dua kali sehari. Apalagi sampai September pemadaman dilakukan. Kalau ini memang tidak bisa diselesaikan disini, saya akan bantu untuk membawa ini ke tingkat pusat. Nanti kita minta direksi di pusat untuk memperhatikan hal ini. Besok akan langsung saya hubungi direksi. Biar ini jelas dan masyarakat tidak resah,” kata Irman lagi dengan nada yang sedikit keras.

Irman sempat berkali-kali memastikan bahwa persoalan yang terjadi sebenarnya memang terjadinya kerusakan di PLTU Ombilin. Namun, Irman menyayangkan justru pejabat yang berwenang untuk menangani PLN pembangkit Ombilin justru tidak hadir dalam kesempatan tersebut. Akibatnya, dalam pertemuan tersebut tidak didapatkan informasi kapan perbaikan kerusakan alat di PLTU Ombilin bisa diselesaikan.

”Kalau tidak jelas begini, bagaimana ini akan saya bawa ke pusat. Sekarang tidak ada yang berwenang untuk menjawab persoalan ini. Kita khawatir nanti masyarakat semakin resah. Apalagi di bulan September memasuki bulan Ramadhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi seperti ini,” katanya.

bahas listrik : Wakil Ketua DPD RI Irman Gusman (tengah depan) saat menggelar pertemuan DPD RI asal Sumbar dengan PLN Wilayah Sumbar dan PLN P3B Sumatera di Ruang Rapat Sekda, Selasa (8/7). Pertemuan ini terkait DPD asal Sumbar ingin meminta penjelasan konkrit dari pihak PLN tentang krisis listrik yang ada di Sumbar.

Sementara itu, kuota pengurangan daya di Sumbar berdasarkan konsumsi yang dipakai dinilai Irman sebagai bentuk ketidakadilan. Harusnya kata Irman sesuai dengan jumlah pembangkit yang tersedia di Sumbar. Kalau dilihat dari segi konsumi Sumbar yang cukup besar, bukan berarti pengurangan daya juga dilakukan di Sumbar. Ini bertolak belakang dengan jumlah pembangkit yang ada di Sumbar sendiri.

Semua jajaran PLN Sumbar yang hadir dalam pertemuan itu, tidak bisa memberikan jaminan kapan pemadaman bisa dihentikan. Soalnya pemadaman ini terjadi akibat rusaknya dua unit PLTU ombilin yang berdaya masing-masing 100 MW, kurangnya pasokan listrik untuk Jambi akibat kelangkaan BBM. Dan beberapa PLTA di Sumbar, juga sedang mengalami defisit air. PLTA  Singkarak, Maninjau dan Koto Panjang, misalnya, kecilnya debit air membuat kondisi PLTA itu masuk dalam zona operasi darurat.

Bambang mengungkapkan salah satu alternatif untuk menambah pasokan energi listrik bisa menyuplai listrik di Jambi. Karena pembangkit listrik di Jambi ditambah. Namun persoalan, justru terkendala dengan BBM.

Menurut Bambang, Sumbar memang memiliki 400 unit pembangkit, namun sebagian besarnya bermasalah. Dua unit PLTU Ombilin sejak bulan lalu tidak beroperasi. Demikian juga PLTG Pauh Lima, dimana unit III nya juga dalam perbaikan. Ombilin Unit I sejak tanggal 28 Juni 2008 mengalami gangguan eksietsni generator sedangkan PLTU Ombilin unit II mengalami gangguan vibrasi tinggi sejak tanggal 12 Februari 2008. Akibatnya Sumbar saat ini deficit 40,2 MW padahal kebutuhan saat beban puncak mencapai 330 MW.

Jika dibandingkan daerah lain selain Sumatera Selatan menurut data P3BS daya mampu pembangkit netto Sumbar cukup tinggi. Jika Sumsel 707,7 MW, Lampung 389,2 MW sedangkan Sumbar 487,6 MW. Di sisi lain, Zairin Kasim juga mempertanyakan adanya sinyalemen yang mengatakan PLN menggunakan bahan bakar batu bara dengan kualitas energi rendah. Seharusnya PLN sudah mencari alternatif lain agar kualitas dan kuantitas bahan bakar tetap diutamakan.

”Saya dapat info kalau selama ini PLTU Ombilin itu memakai batu bara kalori rendah. Apakah memang seperti itu kenyataannya,” tanya Zairin Kasim. Bambang Warsono mengatakan selama 3 atau 4 tahun terakhir, PLTU Ombilin menggunakan batu bara berkadar kalor rendah. Padahal dalam rancangannya, PLTU itu harus memakai batu bara kalori tinggi. (afrianingsih p)